Kamis, 08 Oktober 2020

kartikanews.com — Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menyebut judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi jalan keluar bagi pihak penolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU, Senin (5/10) lalu.

“Saya membayangkan judicial review jadi jalan pas, karena judicial review menjadi ajang pengujian,” ujar Zainal dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10).

Ia menilai UU Ciptaker memiliki banyak persoalan, sehingga pantas diuji materi. Misalnya proses pembahasan yang tertutup dan meminimalisir peran publik.

Bahkan, ujar dia, lembaga negara hingga kementerian saja tidak mengetahui draf final undang-undang itu sebelum disahkan.

“Jangankan publik, sebagian lembaga negara saja tidak menerima. Sebagian kementerian sendiri tidak menerima, antarkementerian sendiri tidak mendapatkan berkas. Lalu tiba-tiba sudah berada di DPR begitu saja,” ujar pakar dari Universitas Gadjah Mada itu.

“Kami tidak bisa mengakses sama sekali, padahal partisipasi dan sosialisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konsep undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan,” beber dia.

Di sisi lain, Zainal tidak mempermasalahkan pihak yang menggelar demonstrasi menolak UU Ciptaker. Terkadang, kata dia, tekanan dari publik perlu dilakukan agar pemegang kewenangan mendengarkan suara.

“Pada saat yang sama harus dilakukan tindakan lain, tekanan publik. Apa pun pilihan tekanan publik, sepanjang tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan,” ucap Zainal.

sumber: jpnn.com