kartikanews.com — Mengenai perbuatan membawa pacar pergi (jalan) selama 24 jam tanpa sepengetahuan orang tua wanita, perlu diketahui bahwa ada pengaturan dalam KUHP mengenai hal tersebut, yaitu Pasal 332 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang:

(1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:

  1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
  2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.(3) Pengaduan dilakukan:

  1. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
  2. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Mengenai pasal ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melarikan wanita” dengan singkat dapat dikatakan “membawa pergi seseorang wanita dalam suatu keadaan tertentu dan dengan suatu maksud tertentu pula”. Maksud tertentu ini harus tercakup/tersirat kehendak melakukan persetubuhan dengan wanita yang dilarikan tersebut dan kehendak untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan.

Selain itu, S.R. Sianturi juga memberikan penjelasan mengenai “membawa pergi” adalah suatu tindakan aktif (perbuatan) dari si pelaku membawa wanita tersebut dari tempat wanita itu ke suatu tempat lain. Dalam penerapan pasal ini harus terbukti tindakan aktif atau usaha si pelaku. Jika tindakan aktif itu tidak ada dan keikutsertaan wanita itu yang paling menonjol, apalagi jika peran aktif itu justru ada pada wanita itu, maka penerapan pasal ini tidak tepat.

Mengenai batasan usia dewasa, S.R. Sianturi merujuk kepada UU Perkawinan yang menentukan: “Perkawinan hanya diijinkan jika ………………. pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” S.R. Sianturi berpendapat bahwa yang belum dewasa adalah di bawah umur 16 tahun.

Akan tetapi mengenai batasan usia dewasa ini, R. Soesilo mempunyai pendapat yang berbeda, yang merujuk kepada ketentuan dalam KUHPer. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa Pasal 330 KUHP mengancam hukuman orang yang “melarikan” anak belum dewasa (laki-laki atau perempuan) dari kekuasaan orang yang berwajib, sedangkan Pasal 332 sub 1 menghukum orang yang “melarikan” perempuan belum dewasa, tidak dengan izin orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri, dengan maksud akan memiliki perempuan itu baik akan dinikah maupun tidak. R. Soesilo mengatakan bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah belum umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi, yang dikategorikan belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 18 tahun.

Mengenai jangka waktu berapa lama yang dimaksud dengan “penguasaan terhadap wanita itu”, sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel yang berjudul Bahasa Hukum: “Melarikan Perempuan di Bawah Umur”, Putusan Hoge Raad 3 Desember 1888 (Soenarto Soerodibroto, 2011: 205) menegaskan ‘untuk penguasaan atas wanita itu tidak diperlukan adanya penguasaan kekuasaan secara lama’. Namun, tidak disebutkan secara tegas berapa lama waktu yang diperlukan agar memenuhi unsur membawa lari.

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk dapat dituntut berdasarkan Pasal 332 ayat (2) KUHP, harus memenuhi unsur-unsur pasal tersebut, yaitu; melarikan wanita dewasa, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dan dengan maksud untuk menguasai wanita tersebut baik di dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Kejahatan ini merupakan delik aduan, yang penuntutannya dilakukan atas dasar pengaduan oleh si wanita itu sendiri, atau oleh suaminya. Karena belum bersuami, maka hanya wanita itu sendiri yang berhak melakukan pengaduan.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 + = 49