kartikanews.com — Bahwa rumah tersebut diasumsikan telah dijaminkan melalui hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU Hak Tanggungan, hak tanggungan hapus karena:

  1. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
  2. dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
  3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  4. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, hak tanggungan atas rumah yang terbakar tidak hapus begitu saja, sebab hak atas tanah masih ada. Maka, eksekusi terhadap hak tanggungan tetap bisa dilakukan oleh kreditur.

Oleh karena itu, dalam hal tanah dan rumah dijaminkan dengan hak tanggungan, esensinya yang menjadi jaminan adalah tanah beserta bangunan rumah, jadi hilang atau rusaknya rumah tidak berarti jaminannya hilang karena tanahnya masih ada.

Kemudian apabila pada suatu kondisi di mana eksekusi hak tanggungan masih tidak cukup untuk melunasi utang, kreditur bisa mengajukan gugatan untuk memenuhi pelunasan sisa piutang yang belum terbayarkan terhadap debitur atas harta kekayaan debitur lainnya.

Namun perlu diperhatikan, selain persoalan eksekusi hak tanggungan, apabila kebakaran rumah ini dilakukan dengan sengaja maka berlaku Pasal 187 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

  1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
  2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
  3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Sedangkan apabila dilakukan secara tidak sengaja, pelaku dikenakan Pasal 188 KUHP yaitu:

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Untuk dapat dipidana dengan pasal ini, perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir (ini berarti perbuatan tersebut bukan atas kesengajaan, tetapi karena kelalaian);
  2. Akibat perbuatan tersebut, timbul bahaya umum bagi barang, bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

82 + = 89