kartikanews.com — Yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:  

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana. Lebih lanjut, pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas atau dalam hal ini disebut “Penabrak” wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian tersebut dapat pula dilakukan di luar pengadilan apabila terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipidana karena kelalaian maupun kesengajaan. Bagi orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan berlaku ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, Penabrak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (“SIM”) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penindakan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.

Dalam hal penindakan pelangaran dan penyidikan tindak pidana, maka Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

  1. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  4. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  5. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
  9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Bahkan pada Pasal 89 UU LLAJ telah ditegaskan bahwa Kepolisian berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran serta berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang melakukan tindak pidana lalu lintas sebelum diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Kepolisian.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menyita SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) merupakan ranah penyidik Kepolisian, bukan korban.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

69 − 61 =