kartikanews.com — Definisi dari Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:  

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pengundangan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU 12/2011 dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai berikut:  

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Dipertegas lagi dalam Pasal 81 UU 12/2011 bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

  1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
  2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
  3. Berita Negara Republik Indonesia;
  4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
  5. Lembaran Daerah;
  6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
  7. Berita Daerah.

Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud di atas, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengundangan tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 UU 12/2011 dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pada dasarnya tidak terdapat konsekuensi yang secara eksplisit diatur dalam UU 12/2011 apabila Undang-Undang tidak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia maupun apabila Peraturan Daerah tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah. Namun kembali lagi bahwa tujuan suatu Peraturan Perundang-undangan diundangkan adalah agar setiap orang mengetahuinya.  

Hal senada juga disampaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui websitenya, bahwa maksud dari pengundangan supaya setiap orang dapat mengetahui peraturan perundang-undangan, pemerintah wajib menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia.  

Menurut pakar ilmu perundang-undangan sekaligus mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati Soeprapto dalam artikel Maria Farida: Tanpa Pengesahan Presiden, UU Tidak Berlaku, lebih dari itu karena pengundangan itu mempunyai efek bahwa UU itu bisa berlaku mengikat umum. Jadi, kalau hanya pengesahan saja itu tidak berlaku mengikat umum. Pada saat dia dinyatakan disahkan dia mengikat, tapi mengikatnya hanya pada lembaga-lembaga negara dan pemerintahan bahwa ini lho sudah ada UU. Tapi, mengikat umumnya belum.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 20 = 30