kartikanews.com — Musik atau lagu sebagai ciptaan yang dilindungi memiliki hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan:

  1. Penerbitan ciptaan;
  2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. Penerjemahan ciptaan;
  4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
  5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  6. Pertunjukan ciptaan;
  7. Pengumuman ciptaan;
  8. Komunikasi ciptaan; dan
  9. Penyewaan ciptaan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengumuman ciptaan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan ciptaan ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan.

Berdasarkan definisi di atas, kegiatan memutarkan musik melalui multimedia termasuk pengumuman ciptaan, sedangkan band yang memainkan live music termasuk pertunjukan ciptaan. Keduanya merupakan hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu/musik yang dimainkan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (“PP 56/2021”) mengatur pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan baik dalam bentuk analog dan digital sebagai kegiatan yang termasuk ke dalam penggunaan layanan publik yang bersifat komersial untuk pencipta dan pemegang hak cipta.

Setiap orang dapat menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”).

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial meliputi:

  1. seminar dan konferensi komersial;
  2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
  3. konser musik;
  4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
  5. pameran dan bazar;
  6. bioskop;
  7. nada tunggu telepon;
  8. bank dan kantor;
  9. pertokoan;
  10. pusat rekreasi;
  11. lembaga penyiaran televisi;
  12. lembaga penyiaran radio;
  13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
  14. usaha karaoke.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat melakukan pertunjukan dan pengumuman lagu dan/atau musik di restoran dan kafe, pada dasarnya wajib membayar royalti.

Lantas, siapakah yang wajib membayar royalti? Dalam hal restoran dan kafe mengadakan pertunjukan live music, pemilik restoran harus memastikan terlebih dahulu apakah band yang akan tampil tersebut sudah mengurus royalti hak cipta dari lagu-lagu yang akan dinyanyikannya.

Jika sudah dilakukan oleh band, maka tanggung jawab untuk membayar royalti tersebut sepenuhnya ada pada band sebagai pelaku pertunjukan (performer).

Tapi, jika pengurusan royalti belum dilakukan, maka harus ditegaskan dalam kontrak antara restoran dan kafe dengan band mengenai siapa yang akan membayar royalti, apakah pihak restoran, pihak band, atau dibayar bersama-sama.

Sedangkan dalam hal restoran/kafe memperdengarkan rekaman lagu dan/atau musik, maka pemilik restoran/kafe wajib membayar royalti tersebut.

Adapun prosedur pembayaran royalti diatur sebagai berikut:

  1. Pengguna mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN;
  2. Perjanjian lisensi dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengguna wajib memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (“SILM”);
  4. Selanjutnya pengguna membayar royalti ke pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN;
  5. LMKN menghimpun royalti dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan;
  6. LMKN mendistribusikan royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di SILM ke pencipta/pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Perlu dicatat, pengguna yang tidak terikat perjanjian lisensi tetap wajib membayar royalti melalui LMKN setelah penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Selain itu, bagi pelaku usaha mikro, diberikan keringanan tarif royalti yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

63 + = 70