kartikanews.com–Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”), absen diartikan sebagai tidak masuk (sekolah, kerja, dan sebagainya) atau tidak hadir. Sementara absensi, masih menurut KBBI, diartikan sebagai ketidakhadiran.

Menurut Pasal 5 ayat (1) PP 78/2015 tentang Pengupahan, komponen upah terdiri atas:

  1. upah tanpa tunjangan;
  2. upah pokok dan tunjangan tetap; atau
  3. upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tunjangan terdiri atas dua jenis, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Pengertian dari tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) kemudian menguraikan bahwa tunjangan tidak tetap merupakan suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja/buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran. 

Jadi, kehadiran pekerja yang dihitung berdasarkan masing-masing sistem absensi karyawan digunakan untuk menghitung pemberian tunjangan tidak tetap seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan makan. Sehingga kehadiran seharusnya tidak berpengaruh pada penghitungan upah pokok dan tunjangan tetap.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP 78/2015 telah mengatur bahwa pemotongan upah oleh pengusaha untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka upah dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama. Jumlah keseluruhan pemotongan upah tersebut paling banyak 50 persen dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh. 

Alasan pemotongan upah karena lupa absen dapat saja dikaitkan dengan alasan pemotongan karena denda. Pasal 53 PP 78/2015 telah mengatur bahwa: 

Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda, dan penggunaan uang denda selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Apabila denda pemotongan upah akibat lupa absen tersebut tidak diatur secara tegas di dalamnya, maka pemotongan upah tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Patut diduga telah terjadi perselisihan hak antara pekerja dengan perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”): 

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

sumber : hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 − = 21