kartikanews.com — Dewan Komisaris merupakan organ perseroan di samping Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) UUPT:  

  1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
  2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris dapat membantu Direksi dalam mengurus perseroan, hal ini diatur dalam Pasal 117 UUPT yang berbunyi:

  1. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
  2. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Penjelasan Pasal 117 UUPT:

  1. Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.
  2. Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas (hal. 469), Pasal 117 UUPT memberi hak kepada perseroan untuk mengatur dalam Anggaran Dasar pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberi bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Kewenangan memberi bantuan, tidak bersifat generalisasi untuk semua perbuatan hukum. Tetapi, terbatas pemberian bantuan dalam perbuatan hukum tertentu.

Menurut Yahya, perlu diperhatikan apa maksud pemberian bantuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Yang dimaksud dengan bantuan menurut Pasal 117 ayat (1) UUPT:

  1. Tindakan Dewan Komisaris “mendampingi” Direksi
  2. Pendampingan dilakukan Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertantu,
  3. Pemberian bantuan dalam bentuk pendampingan, bukan merupakan tindakan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengurusan Perseroan yang dijalankan Direksi.

Jadi, Dewan Komisaris dapat membantu direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu saja. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, bukan merupakan tindakan pengurusan.  

Itu artinya pemberian bantuan untuk Direksi tersebut tidak dalam rangka tindakan pengurusan perseroan. Yang termasuk dalam pemberian bantuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu adalah tindakan pendampingan terhadap Direksi oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya Pasal 117 UUPT ayat (2) memerintahkan atau menganjurkan, agar Anggaran Dasar mengatur persyaratan pemberian bantuan.

Mengenai akibat hukum apabila Direksi bertindak melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan Dewan Komisaris padahal menurut Anggaran Dasar harus atas bantuan Dewan Komisaris, sama penerapannya dengan tindakan Direksi tanpa persetujuan Dewan Komisaris, seperti yang dijelaskan di atas:

  1. tetap mengikat perseroan, sepanjang pihak ketiga beritikad baik,
  2. namun hal itu, tidak mengurangi tanggung jawab pribadi secara tanggung renteng dari setiap anggota Direksi, apabila hal itu menimbulkan kerugian kepada Perseroan.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 6 =