kartikanews.com — Selain sebagai tanda pengenal diri wajib pajak, fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) adalah memudahkan segala urusan wajib pajak terkait dengan administrasi perpajakan. Dalam hal ini dikenal ada 2 jenis NPWP, yakni NPWP Pribadi untuk wajib pajak perorangan dan NPWP Badan untuk wajib pajak badan usaha.

Ketentuan mengenai NPWP ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban pemegang NPWP selaku Wajib Pajak adalah melaporkan penghasilan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan untuk menetapkan pajak terutang dalam satu tahun pajak, dan tentu saja menyetorkan pajaknya.

Adapun Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (“PTKP”), dengan per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

  1. Rp. 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
  2. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
  3. Rp. 15.840.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
  4. Rp. 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Namun patut dicatat, apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dalam Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU 36/2008”) menyatakan:

(5a) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tetapi memperoleh penghasilan, akan dikenakan tarif yang lebih tinggi yaitu sebesar 20% dibandingkan Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 30 = 32