kartikanews.com — Pada prinsipnya, fatwa waris adalah produk hukum yang sifatnya tidak mengikat. Bahkan pihak yang meminta fatwa itu sendiri dapat tidak menggunakan (mengabaikan) fatwa.

Sifat tidak mengikat fatwa ditegaskan kembali oleh Hasbi Ash Shiddieqy, dalam buku Peradilan & Hukum Acara Islam (hal. 87).

Apabila fatwa itu lahir dari lembaga peradilan, maka bentuknya adalah penetapan, bukan putusan pengadilan. Sehingga, apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi fatwa dari pengadilan, maka pengadilan tidak bisa memaksa.

Berbeda dengan putusan pengadilan, apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pengadilan (negara). Pengadilan dapat memaksa pihak yang tidak menaati untuk menjalankan putusan.

Apakah penetapan pengadilan tentang fatwa waris dapat dibatalkan? Produk hukum pengadilan dapat diperiksa oleh pengadilan tingkat atasnya untuk dibatalkan sebagaimana diterangkan Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (hal. 234). Maka pihak yang tidak terima dengan penetapan pengadilan dapat melakukan upaya hukum.

Bentuk upaya hukumnya ada dua kemungkinan, yaitu:

  1. upaya hukum kasasi, karena upaya hukum terhadap penetapan, seperti penetapan berupa fatwa waris, adalah kasasi, kecuali ditentukan lain;
  2. mengajukan pembatalan melalui gugatan. Apabila ada kesalahan terhadap prosedur atau tidak terpenuhinya syarat lahirnya produk hukum pengadilan (penetapan fatwa waris), maka dapat mengajukan pembatalan melalui gugatan.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 − 23 =