kartikanews.com — Dalam hukum perdata dikenal istilah ‘Besit’ yang diartikan sebagai kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya berdasarkan Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

Besit dibagi menjadi 2, yaitu:

  1. Besit dalam iktikad baik, yaitu apabila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya; dan
  2. Besit dalam iktikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya.

Apabila seseorang berniat untuk meminjam, namun tanpa izin dan ia mengetahui bahwa barang tersebut milik orang lain, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai besit dengan iktikad buruk.

Pemegang hak milik atas barang mempunyai hak untuk menuntut si peminjam supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya.

Selain hak untuk menuntut pengembalian, pemilik juga berhak atas hal-hal berikut ini:

  1. mengembalikan segala hasil suatu barang beserta barang itu sendiri, bahkan juga hasil yang tidak dinikmati pemegang besit, namun dapat dinikmati oleh pemilik. Tetapi, pemegang besit boleh mengurangkan atau menuntut kembali biaya yang dikeluarkan guna menyelamatkan barang itu selama dalam kekuasaannya dan juga biaya demikian yang dikeluarkan guna memperoleh hasil itu, yakni untuk penanaman, pembenihan dan pengolahan tanah;
  2. Penggantian atas segala biaya, kerugian dan bunga; dan
  3. Pembayaran harga barang bila ia tidak dapat mengembalikan barang itu, juga manakala barang itu hilang di luar kesalahannya atau karena kebetulan, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barang itu akan lenyap juga, sekalipun besit atas barang itu dipegang oleh Anda.

Perbuatan meminjam barang tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian apabila terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:  

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Selanjutnya, mengutip pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 249 – 250), unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP adalah:

  1. Perbuatan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan ini dapat dikatakan selesai, ketika barang sudah berpindah penguasaan;
  2. Yang diambil harus sesuatu barang, baik berwujud maupun tidak berwujud;
  3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain; dan
  4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak), jadi kekeliruan mengambil barang orang lain bukan pencurian.

Dalam kasus meminjam tanpa izin, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pencurian, si peminjam harus memenuhi unsur pasal di atas, secara khusus, unsur maksud untuk memiliki barang tersebut, karena sebagaimana ditegaskan juga oleh R. Soesilo, maksud atau niat untuk memiliki barang juga harus dibuktikan dalam pembuktian tindak pidana pencurian. Jika si peminjam terbukti tidak memiliki niat untuk memiliki ketika meminjam barang tersebut tanpa izin, maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 + = 31