kartikanews.com — Tindakan hukuman kebiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) dan perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (“PP 70/2020”).

Patut diperhatikan, Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Selanjutnya, Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak merujuk tindak pidana dalam Pasal 76D UU 35/2014 dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak merujuk tindak pidana dalam Pasal 76E UU 35/2014. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Sedangkan tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik atau chip, dikenakan pada:

  1. Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang merupakan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama.
  2. Pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak.
  3. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dan/atau Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pemasangan chip ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.

Sedangkan tindakan kebiri kimia diberlakukan kepada:

  1. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama.
  2. Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Tindakan pemasangan chip dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan pemasangan chip dan kebiri kimia disertai rehabilitasinya di bawah pengawasan berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dikualifikasikan sebagai graviora delicta atau kejahatan serius yang kejam. Mengapa dikatakan demikian? Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan dan oleh sebab itu harus diberikan perlindungan.

Anak sebagai korban kejahatan seksual terdampak luar biasa, terutama terhadap perkembangan psikologinya di masa yang akan datang, akibat dari depresi, malu, dan lain sebagainya.

Dalam konteks ini, tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip merupakan hukuman yang setimpal. Sebab, selain pelaku tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, pada saat yang sama ini sekaligus sebagai general prevention bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Kemudian, pernyataan tindakan kebiri kimia dan pemasangan chip adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”) memang tidaklah dapat dinafikan. Akan tetapi, apakah pelaku kejahatan seksual saat berbuat demikian juga memikirkan HAM anak yang menjadi korban? Selain itu, dokter yang tidak mau menjadi eksekutor, karena dianggap bertentangan dengan etika kedokteran, merupakan permasalahan lain.

Dikutip dari Pasal 5 Kode Etik Kedokteran Indonesia (“KODEKI”), memang disebutkan:  

Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.

Adapun Penjelasan Pasal 5 KODEKI, berbunyi:

Pada diri pasien sebagai manusia, kaitan badan/tubuh dan jiwa/mental tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Melemahkan daya tahan psikis dan fisik adalah bertentangan dengan fitrah/tugas ilmu kedokteran, karena hal ini jika dibiarkan justru akan membahayakan nyawa atau memperberat penderitaannya. Kecuali ada alasan pembenar, tindakan tersebut diperbolehkan seperti pembiusan pra-bedah pada umumnya, pemberian obat pra-anestesi/anestesi untuk kejang atau nyeri tak tertahankan.

Ketika suatu ketentuan tercantum dalam undang-undang, maka ia memiliki kekuatan hukum yang harus ditaati. Terlebih lagi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksana hukuman kebiri kimia yakni PP 70/2020.

Pasal 9 huruf b PP 70/2020 menyatakan sebagai berikut:  

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan

Sehingga, apabila di kemudian hari dokter ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini, maka ia harus melaksanakannya, karena ini merupakan perintah undang-undang yang mana menjadi alasan pembenar, dan terhadapnya tidak boleh menolak.

Alasan pembenar ini dapat dilihat pada, misalnya Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menegaskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana atau Pasal 51 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

sumber: hukumonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 − 41 =